Sebanyak 20 ribu buruh se-Jabodetabek siap turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Mahkamah Agung (MA) pada 6 Februari mendatang. Aksi ini dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) dan Kongres Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa ini akan digelar serentak di Jakarta dan 12 provinsi lain. Khususnya berlangsung di kota-kota besar Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, Medan, Batam, Makasar dan lainnya.
Puluhan ribu buruh ini akan membanjiri titik Istana dan MA untuk menyuarakan dan menuntut beberapa hal. Buruh yang berdemo, didominasi anggota FSPMI karena tengah merayakan HUT dan Kongres FSPMI.
Aksi unjuk rasa ini merupakan reaksi buruh terhadap lambannya kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya menuntut empat hal.
Tuntutan pertama, penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gelombang jilid II. Pasalnya, kondisi buruk tengah menimpa perusahaan-perusahaan raksasa, seperti Panasonic, Toshiba, Ford Motor Indonesia, Chevron sehingga langkah penutupan operasi, pabrik sampai melakukan PHK terhadap karyawan merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan.
Tuntutan kedua, meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan yang dianggap sebagai kebijakan upah murah.
 |
| Ilustrasi |
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa ini akan digelar serentak di Jakarta dan 12 provinsi lain. Khususnya berlangsung di kota-kota besar Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, Medan, Batam, Makasar dan lainnya.
Puluhan ribu buruh ini akan membanjiri titik Istana dan MA untuk menyuarakan dan menuntut beberapa hal. Buruh yang berdemo, didominasi anggota FSPMI karena tengah merayakan HUT dan Kongres FSPMI.
Aksi unjuk rasa ini merupakan reaksi buruh terhadap lambannya kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya menuntut empat hal.
Tuntutan pertama, penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gelombang jilid II. Pasalnya, kondisi buruk tengah menimpa perusahaan-perusahaan raksasa, seperti Panasonic, Toshiba, Ford Motor Indonesia, Chevron sehingga langkah penutupan operasi, pabrik sampai melakukan PHK terhadap karyawan merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan.
Tuntutan kedua, meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan yang dianggap sebagai kebijakan upah murah.
"Yang ketiga, kembalikan hak berunding serikat buruh dalam penentuan kebijakan kenaikan upah minimum. Dan yang terakhir, kita minta bahwa pemerintah sungguh-sungguh menjalankan perlindungan untuk buruh-buruh," ungkapnya.
0 Komentar untuk "20 Ribu Buruh Akan Geruduk Istana Negara dan Gedung Mahkamah Agung"