Kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) diduga melibatkan pejabat lain selain empat orang yang sudah dijadikan tersangka dan terdakwa. Mereka berperan menandatangi APBD Perubahan 2014 untuk proses pencairan dana senilai Rp1,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana meragukan keterangan yang disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) siang tadi. Menurut Lulung, Ahok tidak berkata jujur.
Sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 gubernur bertangung jawab atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SP2D harus ditandatangani Sekda.
Lulung mengakui saat itu dirinya di Komisi E, namun dia menegaskan tidak pernah tahu masalah UPS dan tidak pernah menandatangani berkas itu. “Seharusnya saya memang tahu. Tetapi kenyataannya saya tidak pernah tahu dan tidak pernah tanda tangan. Silahkan diperiksa dicek ada tanda tangan saya tidak di sana,” kata Lulung.
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana meragukan keterangan yang disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) siang tadi. Menurut Lulung, Ahok tidak berkata jujur.
"Tegas saya bicara, persoalan UPS hanya Tuhan, Pak Ahok, Pak Sekda dan Pak Ferial (bekas Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan) yang tahu," kata Lulung di acara Prime Time News Metro TV, Kamis (4/2/16).
APBD Perubahan 2014 selesai dibahas pada 25 Juli. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tidak memberi catat dan saat itu tidak ada anggaran untuk pengadaan UPS. “Sangat lucu kalau tiba-tiba ada anggaran UPS di sana,” kata Lulung.
Sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 gubernur bertangung jawab atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SP2D harus ditandatangani Sekda.
"Tiap satu unit pengadaan harus ditandatangan. Ini ada 49 UPS, berarti ada 49 kali tanda tangan. Lucu juga kalau dia (Ahok) tidak tahu," kata Lulung.
Lulung mengakui saat itu dirinya di Komisi E, namun dia menegaskan tidak pernah tahu masalah UPS dan tidak pernah menandatangani berkas itu. “Seharusnya saya memang tahu. Tetapi kenyataannya saya tidak pernah tahu dan tidak pernah tanda tangan. Silahkan diperiksa dicek ada tanda tangan saya tidak di sana,” kata Lulung.
0 Komentar untuk "Ngakak!! Kisruh Kasus UPS DKI Jakarta, Haji Lulung Tegaskan Tuhan Terlibat di Dalamnya"