Merasa Tak Dianggap, 37 Universitas Negeri ini Akan 'Ngadu' ke Presiden Jokowi

Rektor Universitas Bangka Belitung, Bustami Rahman menyatakan akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna melaporkan sejumlah masalah yang sedang dihadapi perguruan tinggi yang dipimpinnya itu. Sebab, 37 perguruan tinggi negeri baru di Indonesia belum mendapatkan perhatian serius Jokowi.

Fasilitas Universitas Bangka Belitung

"Nanti saat saya bertemu Presiden, saya akan menyampaikan beberapa hal seperti status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan di UBB, minimnya dana infrasruktur dan kucuran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) baru yang dinilai timpang," ujarnya di Pangkalpinang, belum lama ini.

Menurut dia, UBB bersama 36 perguruan tinggi negeri baru (PTNB) lainnya memerlukan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Apalagi bila dilihat dari sisi peran strategis yang diemban PTNB yaitu antara lain untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) kalangan muda di lokasi PTNB berada.

"Banyak sarana dan prasarana yang harus dibangun. Sedikit contoh adalah perlunya Gedung Perpustakaan Pusat dan Asrama Mahasiswa. Juga kejelasan status kepegawaian di UBB. Semua itu perlu diafirmasi, dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menyebutkan, besaran kucuran dana BOPTN antara PTN lama dan PTN baru yang mengacu kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini dinilai timpang atau tidak adil. Sebab sumbangan PNBP dari PTN baru sudah pasti lebih kecil dibanding PTN lama.

Bustami menilai, ketimpangan terjadi karena besar-tidaknya sumbangan PNBP itu tergantung dari unsur PNBP, antara lain yang terbesar berasal dari UKT (uang kuliah tunggal). Dengan kata lain, PTN lama yang memiliki puluhan ribu mahasiswa tentu menyumbang PNBP lebih besar ketimbang PTN baru yang hanya punya ribuan mahasiswa.

"Besar BOPTN untuk PTN yang sudah lama beroperasi berkisar antara Rp400 miliar hingga Rp1 triliun. Nah, untuk PTN baru seperti UBB ini hanya sekitar Rp3-4 miliar. Ini timpang sekali, mestinya berlaku subsidi silang dan untuk ini pemerintah pusat harus turun tangan," ungkapnya.

Dia mengatakan, UBB memiliki lahan seluas 146 hektar hingga saat ini baru dimanfaatkan beberapa hektar saja. Belum ada jalan lingkar dan gedung rektorat yang digunakan sekarang pun masih menempati gedung perkuliah Fakultas Ekonomi.

"Kita sudah mengusulkan ke pemerintah untuk membangun asrama mahasiswa. Antreannya lama sekali. UBB pun belum punya perpustakaan pusat yang buka hingga malam hari. Kita memang akan membangun gedung rektorat, namun patok pembangunnya baru dilakukan September nanti," katanya. okezone.com